Kalbarsatu //
PONTIANAK – Penyidikan dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang yang tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat menjadi perhatian publik.
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menyoroti aspek hukum dalam penanganan perkara tersebut. Ia mengingatkan agar penyidik tidak terburu-buru mengategorikan dugaan penyimpangan penggunaan dana CSR sebagai tindak pidana korupsi tanpa terlebih dahulu memastikan terpenuhinya unsur-unsur pidana yang disangkakan.
Menurut Herman, salah satu persoalan mendasar yang harus diperjelas adalah status hukum dana CSR, terutama terkait sumber dana, kepemilikan, mekanisme penyaluran, serta kemungkinan adanya keterkaitan dengan keuangan negara.
Ia menjelaskan bahwa dana CSR pada prinsipnya berasal dari anggaran perusahaan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Dalam ketentuan tersebut, perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaksanaannya dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
" Dana CSR pada dasarnya merupakan dana perusahaan. Karena itu, harus dibedakan terlebih dahulu antara kekayaan perusahaan swasta dengan keuangan negara. Jangan sampai persoalan penyimpangan pengelolaan dana langsung diberi label tindak pidana korupsi tanpa pengujian unsur hukumnya," sampainya Herman Hofi Munawar.
Herman menjelaskan, dana CSR yang bersumber dari perusahaan swasta pada prinsipnya berbeda dengan keuangan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Keuangan negara mencakup hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara maupun daerah serta kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN dan BUMD.
Karena itu, menurutnya, status dana CSR harus diperiksa berdasarkan asal-usul dan mekanisme pengelolaannya. Tidak cukup hanya melihat adanya keterlibatan pejabat daerah dalam kepanitiaan kegiatan untuk kemudian menyimpulkan bahwa dana tersebut merupakan keuangan negara.
Ia menilai, apabila dana benar-benar berasal dari perusahaan swasta, tidak masuk ke kas negara atau daerah, dan tidak memiliki keterkaitan dengan kekayaan negara, maka unsur kerugian keuangan negara dalam konstruksi tindak pidana korupsi harus diuji secara serius.
Lebih lanjut, Herman menegaskan bahwa tindak pidana korupsi memiliki unsur-unsur hukum yang harus dibuktikan. Salah satunya adalah unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam delik korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara.
Menurutnya, apabila persoalan yang ditemukan hanya menyangkut penyimpangan penggunaan dana milik perusahaan swasta, maka aparat penegak hukum perlu mengkaji kemungkinan penerapan ketentuan hukum lain yang lebih tepat.
Misalnya, apabila ditemukan unsur penggelapan, penipuan, atau perbuatan melawan hukum lainnya, penanganannya harus disesuaikan dengan fakta dan unsur pidana yang benar-benar terpenuhi.
Dengan demikian, tidak setiap penyimpangan penggunaan dana otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.
Namun, perlu ditegaskan bahwa dana CSR yang berasal dari perusahaan swasta juga tidak otomatis kebal dari penegakan hukum. Apabila ditemukan keterkaitan dengan keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, suap, atau unsur tindak pidana korupsi lainnya, aspek tersebut tetap harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Herman juga menyoroti kemungkinan keterlibatan pejabat daerah dalam kepanitiaan kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang.
Menurutnya, keterlibatan pejabat dalam sebuah kegiatan tidak serta-merta mengubah status dana CSR perusahaan swasta menjadi keuangan negara.
Harus ada pembuktian mengenai hubungan hukum, sumber pendanaan, aliran uang, kewenangan pihak yang terlibat, serta perbuatan yang diduga melanggar hukum.
Ia mengingatkan agar penyidik tidak hanya berfokus pada siapa yang terlibat dalam kegiatan, tetapi juga harus mampu menjelaskan konstruksi hukum dan unsur pidana yang menjadi dasar penyidikan.
Lebih jauh, Herman mengingatkan bahwa penegakan hukum harus berjalan berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas.
Menurutnya, pemaksaan penerapan pasal tindak pidana korupsi terhadap suatu perbuatan yang tidak memenuhi unsur hukum justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam proses penegakan hukum.
Publik, kata dia, berhak memperoleh kejelasan mengenai dasar hukum penanganan perkara, termasuk apakah dana yang dipersoalkan benar-benar masuk dalam kategori keuangan negara atau merupakan dana milik perusahaan swasta.
Ia menilai proses penyidikan yang dilakukan Kejati Kalbar harus tetap objektif, profesional, dan bertumpu pada alat bukti yang kuat.
Penyidikan dugaan penyalahgunaan dana CSR dalam kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang kini menjadi perhatian masyarakat.
Pandangan Herman Hofi Munawar membuka ruang diskusi mengenai batas antara penyimpangan pengelolaan dana perusahaan dengan tindak pidana korupsi.
Meski demikian, pandangan tersebut merupakan analisis hukum dari pengamat dan bukan kesimpulan yang mengikat penyidik maupun pengadilan.
Pada akhirnya, Kejati Kalbar perlu menjelaskan konstruksi perkara, sumber dana, dugaan perbuatan melawan hukum, serta unsur pidana yang menjadi dasar penyidikan.
Persoalan utamanya bukan sekadar dana CSR digunakan untuk kegiatan apa, melainkan dari mana sumber dana tersebut, bagaimana pengelolaannya, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah seluruh unsur tindak pidana yang disangkakan benar-benar terpenuhi.
Kepastian hukum harus ditegakkan tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan asas praduga tak bersalah.
Ronny Red
