Kalbarsatu.web.id //
PONTIANAK – Pelantikan Kapolda Kalimantan Barat yang baru dinilai bukan sekadar pergantian kepemimpinan di tubuh kepolisian. Momentum tersebut diharapkan menjadi titik awal pembenahan menyeluruh, baik dalam penegakan hukum maupun reformasi internal institusi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, S.H., M.H., menegaskan masyarakat Kalimantan Barat menaruh harapan besar kepada Kapolda Kalbar yang baru, Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar, agar mampu menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola kepolisian yang lebih profesional, transparan, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Pelantikan Kapolda baru bukan sekadar pergantian nama di atas kertas. Ini merupakan kesempatan emas bagi Polda Kalbar untuk melakukan perbaikan yang bersifat substansial. Masyarakat tidak hanya mengharapkan penegakan hukum yang lebih baik, tetapi juga transformasi internal yang mampu menjadikan institusi kepolisian semakin profesional, akuntabel, dan dipercaya publik," ujar Dr. Herman Hofi kepada media, Minggu (5/7/2026).
Menurutnya, Kalimantan Barat merupakan provinsi yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Namun, selama ini potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat karena masih maraknya berbagai persoalan hukum di sektor pertambangan, perkebunan, dan pengelolaan sumber daya alam lainnya.
Ia menilai lemahnya pengawasan dan penegakan hukum telah membuka ruang bagi praktik-praktik yang merugikan negara, masyarakat, serta mengancam kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, kepemimpinan Kapolda yang baru diharapkan mampu memperkuat sistem penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran di sektor sumber daya alam secara profesional dan tanpa pandang bulu.
Selain persoalan sumber daya alam, Dr. Herman juga menyoroti tantangan besar Kalimantan Barat sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Menurutnya, kejahatan lintas negara memerlukan sistem penanganan yang lebih modern, terintegrasi, dan didukung koordinasi lintas instansi yang kuat.
"Wilayah perbatasan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Karena itu diperlukan strategi baru dalam penanganan berbagai bentuk kejahatan lintas batas agar keamanan wilayah Kalimantan Barat semakin terjamin," katanya.
Lebih lanjut, Dr. Herman menegaskan harapan terbesar masyarakat justru berada pada pembenahan internal Polda Kalbar. Reformasi kelembagaan dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Beberapa aspek yang dinilai perlu menjadi perhatian Kapolda baru, antara lain peningkatan profesionalisme dan kompetensi teknis para penyidik, transparansi dalam proses penanganan perkara, penguatan integritas personel, serta pencegahan terhadap berbagai praktik yang berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat.
Selain itu, penguatan fungsi pengawasan internal juga dinilai harus menjadi agenda prioritas. Menurut Dr. Herman, pengawasan yang efektif merupakan instrumen penting dalam menjaga disiplin organisasi sekaligus memperkuat akuntabilitas institusi.
Ia juga mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam pelayanan publik dan operasional kepolisian sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan responsif terhadap perkembangan tantangan keamanan.
Meski demikian, Dr. Herman mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi Kapolda baru tidaklah ringan. Sebagai Polda Tipe A dengan wilayah kerja yang sangat luas, karakteristik masyarakat yang beragam, serta kawasan perbatasan yang kompleks, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, visioner, dan mampu membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Untuk itu, ia merekomendasikan agar Kapolda baru segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja satuan-satuan strategis, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap kinerja penyidik perlu diperkuat agar setiap proses penegakan hukum berlangsung secara objektif, profesional, dan transparan.
Di sisi lain, pendekatan community policing juga dinilai perlu terus diperkuat guna membangun kemitraan yang lebih erat antara kepolisian dan masyarakat. Penanganan berbagai perkara yang menjadi perhatian publik pun diharapkan dapat dilakukan secara cepat, terbuka, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
"Masyarakat Kalimantan Barat mendoakan semoga Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar dapat memenuhi harapan besar masyarakat Kalbar serta membawa Polda Kalimantan Barat menjadi institusi yang semakin profesional, modern, berintegritas, dan semakin dipercaya publik. Aamiin," tutup Dr. Herman Hofi.
Sumber : Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik.
Red/Ron
