Kalbarsatu - PONTIANAK — Kepedulian negara sahabat melalui bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Kalimantan Barat mendapat apresiasi. Namun, pengawasan terhadap setiap aktivitas yang melibatkan personel asing dinilai tetap penting demi menjaga keamanan nasional.
DR. Herman Hofi SH., MH. mengatakan, misi kemanusiaan harus berjalan secara murni sesuai tujuan awal. Namun, pemerintah juga perlu mengantisipasi kemungkinan adanya pihak yang membonceng kegiatan tersebut untuk kepentingan tertentu.
Menurutnya, seluruh kegiatan personel asing di wilayah Indonesia harus berada dalam koordinasi dan pengawasan pihak berwenang.
Ia menekankan perlunya pendampingan personel TNI/Polri terhadap pergerakan maupun zona operasi tenaga asing.
Selain itu, akses terhadap berbagai informasi strategis yang berkaitan dengan pertahanan nasional harus tetap menjadi kewenangan Indonesia.
“Peta navigasi strategis, jaringan komunikasi internal pertahanan maupun data geospasial sensitif tetap di bawah kendali penuh pihak Indonesia,” ujarnya.
Herman Hofi menambahkan, peralatan teknis yang dibawa dari luar negeri juga harus melalui mekanisme verifikasi dan perizinan yang ketat.
Ia menilai sikap kritis masyarakat merupakan hal yang penting untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap bantuan kemanusiaan dan kepentingan keamanan nasional.
Ronny Red
