Kalbarsatu //
PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – Penanganan kasus dugaan penyimpangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Kalbar oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat menuai sorotan kritis dari pengamat hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, S.H., M.H.
Sorotan tersebut muncul setelah Dirreskrimsus Polda Kalbar menyampaikan bahwa perkara KUR Bank Kalbar telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun, di sisi lain, penyidik disebut masih berfokus mengumpulkan setidaknya dua alat bukti untuk menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai tersangka.
Menurut Herman Hofi, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesiapan konstruksi hukum penyidik ketika memutuskan meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan.
Ia menilai, penanganan perkara pidana tidak boleh sekadar berorientasi pada peningkatan status, tetapi harus dibangun di atas landasan hukum dan bukti permulaan yang memadai.
"Jangan sampai peningkatan status perkara ke tahap penyidikan dilakukan terlalu dini, sementara konstruksi perkara dan kecukupan bukti yang menjadi landasan penanganannya belum benar-benar matang. Ini persoalan mendasar yang harus dijelaskan kepada publik," tegas Herman Hofi.
Menurutnya, penyidik harus mampu menjelaskan dasar objektif peningkatan status perkara. Sebab, proses penyidikan bukan sekadar perubahan administrasi penanganan perkara, melainkan tahapan hukum yang membawa konsekuensi serius terhadap pihak-pihak yang diperiksa.
Herman mengingatkan, prinsip due process of law harus menjadi fondasi utama dalam setiap tindakan penegakan hukum. Jangan sampai proses hukum justru menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang sedang diperiksa, termasuk jajaran pejabat maupun pegawai perbankan yang berpotensi dimintai keterangan.
"Penegakan hukum tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi atau tekanan untuk segera menunjukkan adanya tersangka. Setiap langkah penyidik harus memiliki dasar hukum yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Penghitungan Kerugian Negara Juga Dipertanyakan
Tidak hanya mengenai kecukupan bukti, Herman juga menyoroti pernyataan bahwa penghitungan kerugian negara dalam perkara tersebut masih berlangsung dan belum dapat dipublikasikan.
Baginya, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara transparan agar masyarakat memahami sejauh mana konstruksi perkara telah dibangun oleh penyidik.
Dalam perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan penyaluran atau penyalahgunaan fasilitas kredit, pembuktian harus dilakukan secara cermat. Penyidik perlu menguraikan perbuatan yang diduga melawan hukum, pihak yang bertanggung jawab, hubungan sebab akibat, serta unsur kerugian negara apabila memang menjadi unsur tindak pidana yang disangkakan.
Ia menegaskan bahwa penghitungan kerugian negara memang dapat memerlukan proses dan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kejelasan konstruksi hukum perkara.
"Kalau penghitungan kerugian negara masih berjalan, penyidik harus mampu menjelaskan apa sebenarnya konstruksi perkara yang sedang dibangun. Jangan sampai publik melihat perkara ini sudah masuk penyidikan, tetapi fondasi pembuktiannya masih belum terang," kritiknya.
Jangan Sampai Penegakan Hukum Menjadi Prematur
Lebih jauh, Herman mengingatkan bahwa langkah penyidikan yang tidak didukung landasan hukum memadai justru berpotensi menjadi persoalan bagi institusi kepolisian sendiri.
Menurutnya, ketelitian sejak awal jauh lebih penting daripada mengejar kecepatan peningkatan status perkara. Penyidik harus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan hukum acara pidana dan menghormati hak-hak pihak yang diperiksa.
Ia juga meminta agar penyidik tidak membangun opini seolah-olah pihak tertentu telah bersalah sebelum terdapat pembuktian yang sah.
"Profesionalitas penyidik tidak diukur dari seberapa cepat sebuah perkara dinaikkan ke tahap penyidikan atau seberapa cepat seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Profesionalitas justru terlihat dari ketelitian, objektivitas, dan kemampuan membuktikan setiap unsur tindak pidana," katanya.
Herman menegaskan, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang terang mengenai perkembangan perkara KUR Bank Kalbar. Transparansi diperlukan agar penanganan kasus tersebut tidak menimbulkan spekulasi maupun persepsi bahwa proses hukum dijalankan secara tergesa-gesa.
"Jangan sampai penegakan hukum justru menciptakan ketidakpastian hukum. Polda Kalbar harus memastikan bahwa setiap tahapan penanganan perkara benar-benar berdiri di atas prosedur yang benar, bukti yang sah, dan prinsip keadilan," pungkasnya.
Sumber: Dr. Herman Hofi Munawar, S.H., M.H. – Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik.
Ronny Red
