Kalbarsatu – Rencana pembangunan kawasan Waterfront di wilayah TPI, Jalan TPI, Kelurahan Sungai Beliung, memunculkan persoalan serius terkait kepastian hukum dan hak kepemilikan tanah warga.
Puluhan rumah warga disebut terdampak rencana pembangunan tersebut. Persoalannya bukan semata-mata soal pembongkaran bangunan, melainkan juga menyangkut hak kepemilikan tanah, ganti kerugian, serta polemik batas administratif antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.
Direktur LBH Herman Hofi Law, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa pembangunan untuk kepentingan umum tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat yang telah lama menempati dan memiliki bukti kepemilikan sah atas tanah mereka, Jumat, 20 November 2026
Persoalan ini semakin kompleks karena warga telah bermukim selama puluhan tahun di kawasan tersebut. Secara historis, wilayah itu dikenal masuk dalam wilayah Kota Pontianak. Namun, setelah adanya penyesuaian batas daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020, kawasan tersebut menjadi bagian dari polemik administrasi wilayah Pontianak dan Kubu Raya.
Di sisi lain, administrasi kependudukan sebagian warga masih tercatat di Kota Pontianak, yakni Kelurahan Sungai Beliung.
Yang menjadi perhatian serius, sebagian besar warga disebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti kepemilikan tanah.
Warga pada prinsipnya tidak menolak pembangunan Waterfront. Namun, mereka menuntut agar hak atas tanah dan bangunan yang terdampak tetap dihormati serta diberikan ganti kerugian yang layak dan adil.
Herman Hofi menyoroti bahwa kepemilikan Sertifikat Hak Milik memiliki kedudukan hukum yang kuat.
Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak milik merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai seseorang atas tanah.
Selain itu, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak milik pribadi dan melarang pengambilalihan secara sewenang-wenang.
Artinya, persoalan pergeseran batas administratif wilayah tidak serta-merta menghapus hak kepemilikan tanah yang telah terdaftar secara sah.
Perubahan batas pemerintahan daerah bukan alasan untuk menghilangkan hak masyarakat atas tanahnya.
Persoalan administrasi wilayah harus diselesaikan secara jelas oleh pemerintah terkait. Sementara itu, status kepemilikan tanah harus diperiksa berdasarkan dokumen pertanahan yang sah.
Persoalan berikutnya adalah mekanisme pembebasan lahan dan pemberian ganti kerugian.
Apabila pembangunan Waterfront tersebut ditetapkan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum dan menggunakan mekanisme pengadaan tanah berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 beserta peraturan perubahannya, pemerintah wajib menjalankan prosedur sesuai ketentuan hukum.
Proses tersebut antara lain meliputi:
• Penetapan lokasi pembangunan.
• Inventarisasi dan identifikasi tanah serta bangunan milik warga.
• Penilaian ganti kerugian oleh penilai independen.
• Musyawarah mengenai bentuk dan besaran ganti kerugian.
• Pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak sesuai mekanisme hukum.
Objek ganti kerugian tidak hanya terbatas pada bangunan, tetapi juga tanah, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, serta kerugian lain yang dapat dinilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, apabila warga memiliki SHM yang sah, persoalan penggantian tanah tidak boleh begitu saja diabaikan dan hanya dibatasi pada nilai bangunan.
Bentuk ganti kerugian dapat berupa uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disepakati sesuai ketentuan hukum.
Herman Hofi juga mengingatkan bahwa pembongkaran rumah warga tanpa prosedur hukum yang benar dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pemerintah.
Apabila terdapat pengambilalihan atau pembongkaran tanpa dasar hukum dan prosedur yang semestinya, tindakan tersebut berpotensi menjadi objek gugatan hukum, termasuk gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa.
Warga juga memiliki ruang untuk menempuh upaya hukum apabila merasa dirugikan, baik melalui jalur administrasi maupun pengadilan sesuai jenis persoalan dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada percepatan pembangunan, tetapi juga harus memastikan perlindungan hak masyarakat yang terdampak.
Polemik batas wilayah Pontianak dan Kubu Raya juga perlu mendapatkan kejelasan dari pemerintah daerah dan instansi berwenang agar tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai kewenangan administrasi maupun pelaksanaan pembangunan.
Di tengah persoalan tersebut, warga diminta tidak terpancing konflik internal maupun saling menyalahkan.
Herman Hofi menekankan pentingnya kekompakan masyarakat dalam memperjuangkan hak secara konstitusional dan melalui jalur hukum.
Warga juga perlu mengamankan seluruh dokumen dan bukti kepemilikan, antara lain:
• Sertifikat Hak Milik (SHM).
• Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
• KTP dan Kartu Keluarga.
• Foto dan video kondisi rumah serta tanah.
• Bukti penguasaan tanah selama bertahun-tahun.
• Dokumen administrasi dari RT/RW dan kelurahan.
• Dokumen atau pemberitahuan resmi terkait rencana pembangunan.
Selain itu, warga perlu meminta penjelasan tertulis kepada Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai status wilayah dan proses pengadaan tanah.
Jika terdapat pendataan atau penawaran ganti kerugian yang dinilai tidak sesuai, warga dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme yang tersedia.
Persoalan kawasan TPI ini menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh berjalan dengan mengesampingkan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.
Warga tidak sedang menolak pembangunan. Mereka hanya menuntut agar hak kepemilikan yang telah dimiliki dan dibuktikan melalui sertifikat resmi tidak diabaikan.
Pemerintah perlu duduk bersama masyarakat, membuka seluruh informasi terkait proyek, memastikan status tanah, serta menyelesaikan mekanisme ganti kerugian secara transparan.
Jangan sampai pembangunan yang bertujuan memperindah kawasan justru meninggalkan persoalan hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat yang telah puluhan tahun bermukim di sana.
Pembangunan untuk kepentingan umum harus tetap menghormati hak masyarakat. Waterfront boleh dibangun, tetapi hak warga yang memiliki tanah dan bangunan tidak boleh dihapus begitu saja.
Sebab, negara wajib hadir bukan hanya untuk membangun infrastruktur, tetapi juga melindungi hak setiap warga negara.
Sumber : DR Herman Hofi SH,.MH.
Ronny Red
