Jangan Sampai WPR Hanya Atas Nama Rakyat, Cukong Justru Kuasai Tambang! Herman Hofi Ingatkan Pemerintah

 



Kalbarsatu

PONTIANAK – Upaya pemerintah melegalkan aktivitas pertambangan rakyat di Kalimantan Barat melalui penetapan 364 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Good Mining Practice patut diapresiasi. Namun, legalisasi tersebut harus benar-benar memastikan masyarakat menjadi pelaku utama, bukan sekadar dipinjam namanya untuk kepentingan pemodal besar atau cukong.


Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, S.H., M.H., mengingatkan bahwa penetapan WPR tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif maupun kegiatan seremonial. Pemerintah harus memastikan sistem pengelolaan pertambangan rakyat berjalan transparan, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.


Menurutnya, salah satu persoalan yang harus diantisipasi sejak awal adalah kemungkinan munculnya praktik penguasaan WPR oleh pihak-pihak bermodal besar yang menggunakan masyarakat sebagai pemegang nama atau kedok untuk memperoleh legalitas pertambangan.


"Jangan sampai WPR hanya atas nama masyarakat, tetapi sesungguhnya dikendalikan oleh cukong atau pemodal di belakangnya. Kalau itu terjadi, maka semangat pertambangan rakyat justru telah diselewengkan. Masyarakat hanya dijadikan alat untuk melegalkan kepentingan pihak tertentu," menjadi pesan penting yang perlu diperhatikan pemerintah.


Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Jauh lebih penting adalah memastikan siapa yang benar-benar mengelola kegiatan pertambangan, dari mana sumber modalnya, bagaimana pembagian hasilnya, dan siapa yang menikmati keuntungan.


Menurut Herman, sebelum proses perizinan berjalan, pemerintah kabupaten harus menyusun pola persiapan secara matang. Masyarakat penambang perlu dipersiapkan melalui pendataan, pembentukan kelembagaan, peningkatan kapasitas teknis, serta pemahaman terhadap regulasi pertambangan.


Tanpa persiapan tersebut, izin yang diterbitkan berpotensi hanya menjadi dokumen formal yang sulit dilaksanakan. Bahkan, kondisi itu dapat membuka ruang bagi pihak luar untuk mengambil alih kendali operasional dengan memanfaatkan kelemahan kelembagaan masyarakat.


Selain itu, format pengelolaan WPR harus dirumuskan secara jelas sejak awal. Mulai dari struktur pengelola, pembagian hasil, standar operasional pertambangan, keselamatan kerja, hingga mekanisme pengawasan.


Pengawasan juga tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat maupun provinsi. Pemerintah kabupaten harus membangun sistem pengawasan berjenjang dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan organisasi terkait.


Herman juga menekankan bahwa legalisasi pertambangan rakyat harus memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat sekitar. Penyerapan tenaga kerja lokal, kontribusi terhadap pendapatan desa, pembagian manfaat yang adil, serta kewajiban reklamasi dan pemulihan lingkungan harus menjadi bagian dari tata kelola WPR.


Jangan sampai masyarakat yang selama ini berada di sekitar wilayah pertambangan hanya menerima dampak kerusakan lingkungan, sementara keuntungan ekonomi justru dinikmati segelintir pemodal.


Karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki keberanian untuk memastikan bahwa WPR benar-benar dikelola oleh masyarakat sebagaimana tujuan pembentukannya. Jangan sampai legalitas pertambangan rakyat justru menjadi pintu masuk bagi praktik penguasaan tambang oleh kepentingan pemodal yang berlindung di balik nama masyarakat.


"Legalitas harus berjalan seiring dengan kesiapan kelembagaan, kemampuan masyarakat, pengawasan yang kuat, dan perlindungan lingkungan. Jangan sampai pemerintah menerbitkan izin, tetapi kemudian kehilangan kendali terhadap siapa sebenarnya yang menjalankan usaha pertambangan tersebut," demikian penekanan Herman.


Ia berharap penetapan 364 blok WPR di Kalimantan Barat menjadi momentum pembenahan tata kelola pertambangan rakyat, bukan sekadar menambah jumlah izin. Tujuan akhirnya harus jelas: masyarakat menjadi pelaku utama, memperoleh manfaat ekonomi yang adil, serta menjalankan pertambangan secara legal, profesional, aman, dan berwawasan lingkungan.


Sumber: Dr. Herman Hofi Munawar, S.H., M.H. – Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik.


Ronny Red